Kendari, BeraniNews.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menghadapi tantangan besar dalam memenuhi empat indikator utama penilaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada tahun 2026. Empat indikator tersebut meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan pembangunan daerah.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Regional Sulawesi yang digelar Kemendagri di Kota Kendari, Jumat malam (29/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa seluruh indikator yang menjadi fokus penilaian pemerintah pusat itu telah masuk dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bombana.
Menurut H. Burhanuddin, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak lagi sekadar menjalankan program rutin pemerintahan, tetapi bagaimana setiap kebijakan mampu menghasilkan dampak nyata yang terukur bagi masyarakat.
“Pengendalian harga kebutuhan pokok, penyerapan tenaga kerja lokal, mencari pola pembiayaan yang lebih kreatif, hingga menurunkan angka kemiskinan dan stunting memang menjadi fokus utama kami di Bombana,” ujar H. Burhanuddin kepada awak media.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya menyusun langkah pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar target-target pembangunan nasional dapat dicapai secara maksimal di daerah.
Menurutnya, forum yang digelar Kemendagri tersebut juga menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk mempelajari strategi dan pola kerja daerah lain yang dinilai berhasil menghadapi persoalan serupa.
“Pertemuan seperti ini memberi banyak pelajaran bagi kami. Ada banyak strategi baru dan metode kerja yang bisa kami pelajari untuk diterapkan di Bombana sesuai kondisi daerah,” katanya.
H. Burhanuddin juga menyambut baik sistem penilaian berbasis data yang diterapkan pemerintah pusat. Ia menilai penggunaan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) membuat proses evaluasi menjadi lebih objektif, terukur dan transparan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui secara jelas target capaian yang harus dipenuhi, sekaligus menyusun kebijakan pembangunan secara lebih terarah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menegaskan bahwa seluruh indikator penilaian pemerintah daerah dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang bersumber dari BPS sehingga tidak dapat dimanipulasi.
“Yang akan dipertandingkan dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, kemudian inflasi, itu enggak bisa dibohongin. Datanya dari data BPS,” tegas Tito Karnavian dalam sambutannya.
Menurut Tito, pendekatan pemerintah pusat terhadap daerah kini tidak lagi hanya berfokus pada pengawasan administrasi, melainkan mendorong daerah untuk lebih kompetitif melalui pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan capaian terbaik.
Ia menyebutkan, daerah yang berhasil menekan angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, serta mampu menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan akan mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, empat indikator yang ditetapkan Kemendagri tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab melalui program nyata dan terukur.
Pemkab Bombana kini dituntut tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga memastikan pembangunan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsip kami sederhana, apa yang kami kerjakan harus bisa dilihat dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup H. Burhanuddin.
Pada kegiatan tersebut, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran pimpinan daerah itu menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyerap berbagai kebijakan strategis dan arah pembangunan nasional yang menjadi fokus pemerintah pusat.
Kegiatan regional yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut juga dihadiri para gubernur, bupati dan wali kota, sekretaris daerah, hingga kepala Bappeda se-Sulawesi. Forum itu menjadi ruang koordinasi penting antar pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan, pertukaran pengalaman, serta mendorong peningkatan kinerja daerah berbasis data dan capaian nyata bagi masyarakat. (Red)
