MAKASSAR, BeraniNews – Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar anggaran untuk organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak dipangkas meski pemerintah daerah menerapkan efisiensi anggaran disambut positif oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Pesan pemerintah pusat tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat mewakili Mendagri Tito Karnavian pada puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di salah satu hotel ternama di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki komitmen untuk memberikan dukungan pendanaan kepada PKK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun pihak OPD-nya bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun dengan efisiensi anggaran, tetapi PKK menjadi sebuah urusan yang wajib dan penting harus dibiayai APBD,” katanya.
Ribka bahkan secara khusus meminta agar media menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana. Jadi jangan ada kepala daerah yang karena alasan efisien akhirnya dana tidak keluar,” tambahnya disambut tepuk tangan ketua-ketua PKK provinsi dan kabupaten dari seluruh Indonesia.
Menurut Ribka, kekuatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kekuatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap PKK dinilai menjadi investasi penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebuah negara pasti akan kuat dan akan berdiri kokoh ketika basis keluarga ini mendapat dukungan dana dari APBD atau pun perhatian dan komitmen dari kepala daerah,” ujarnya.
Ribka juga menyebut pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung program-program PKK.
“Saya harap mungkin yang dari Sulawesi mudah-mudahan lebih baik. Saya tidak kehilangan harapan kehadiran ibu-ibu mewakili bapak-bapak pimpinan daerah. Mungkin ada istri gubernur, bupati, walikota, tolong bisikin. Saya akan cek, yang baik mungkin ada reward yang memberi banyak memberi dukungan APBD untuk PKK,” tegas Ribka Haluk.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat peran PKK hingga ke daerah.
Ia berharap dukungan yang sama juga dapat diwujudkan di Kabupaten Bombana sehingga berbagai program pemberdayaan keluarga dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebagai Ketua PKK Kabupaten Bombana, kami berterima kasih ya atas komitmen dan bantuan pemerintah pusat untuk PKK. Semoga ini juga dilakukan di Kabupaten Bombana sehingga PKK dapat terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Bombana,” katanya.
Puncak HKG PKK ke-54 di Makassar dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya istri Mendagri Tri Suswati Tito Karnavian, istri Wakil Presiden Selvi Ananda Gibran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta sejumlah kepala daerah dan pengurus PKK dari seluruh Indonesia. (Red)
