Jakarta, BeraniNews.com – Upaya membuka ruang investasi dan mempercepat pembangunan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana. Salah satu langkah strategis yang kini diperjuangkan adalah perubahan status kawasan hutan Bombana, yang dinilai menjadi kunci dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, melalui audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana memperjuangkan usulan perubahan status kawasan hutan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta pemanfaatan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kepastian pemanfaatan lahan sekaligus membuka peluang investasi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan itu, H. Burhanuddin didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Kepala Dinas Pertanian, Plt. Kepala Bappeda, Plt. Kepala Dinas Perikanan, serta dua anggota DPRD Kabupaten Bombana, yakni Yudi Utama Arsyad dan Nasruddin, SH., MH. Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal usulan yang dianggap strategis bagi masa depan pembangunan Bombana.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana diterima langsung oleh Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kementerian Kehutanan, Beni Raharjo, bersama sejumlah pejabat teknis lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati H. Burhanuddin memaparkan berbagai kondisi di lapangan terkait kawasan hutan yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat maupun kawasan HPK yang tidak lagi produktif. Menurutnya, peninjauan kembali terhadap status kawasan tersebut sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah wilayah yang saat ini masih berstatus kawasan hutan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, hingga investasi produktif. Namun, keterbatasan status lahan sering kali menjadi kendala dalam proses pengembangan dan pemanfaatannya.
“Pemerintah Kabupaten Bombana berharap adanya dukungan dari Kementerian Kehutanan agar usulan perubahan status kawasan hutan yang telah diajukan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Burhanuddin.
Menurutnya, perubahan status kawasan hutan bukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini telah mengelola lahan secara turun-temurun. Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat akan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan aktivitas ekonomi produktif.
Selain itu, terbukanya akses terhadap lahan yang memiliki status hukum yang jelas juga diyakini dapat meningkatkan minat investasi di Kabupaten Bombana. Kehadiran investasi baru diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi daerah.
Sementara itu, Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kementerian Kehutanan, Beni Raharjo, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Bombana yang secara langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tata kelola kawasan hutan, termasuk usulan perubahan status kawasan yang diajukan daerah.
Dalam audiensi tersebut, berbagai aspek teknis turut dibahas secara mendalam, mulai dari persyaratan administrasi, legalitas, hingga tahapan yang harus dilalui dalam proses pengusulan perubahan status kawasan hutan. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Langkah yang dilakukan H. Burhanuddin ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengurai berbagai hambatan pembangunan yang selama ini berkaitan dengan persoalan tata ruang dan pemanfaatan lahan. Dengan dukungan pemerintah pusat, perubahan status kawasan hutan diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas bagi kemajuan daerah. (Red)
