RUMBIA, BeraniNews.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana terus menegaskan komitmennya mengawal penuh pelaksanaan visi dan misi Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., melalui serangkaian program yang terukur dan sistematis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan visi Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan, khususnya melalui penguatan pemerintahan desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi pelayanan, hingga penerapan konsep One Village One Product (OVOP).
Pelaksana Tugas Kepala DPMD Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., mengatakan pemetaan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa menjadi fondasi penting dalam menyusun program pembinaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“DPMD ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa. Dari hasil evaluasi ini, kami akan menyiapkan langkah penyelesaian yang tepat sesuai kondisi di lapangan,” ujar Hamlin.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut tidak hanya menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pemerintah desa agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Hamlin menegaskan, seluruh langkah yang disiapkan DPMD merupakan implementasi nyata dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing.
“Arahan Bapak Bupati menjadi pedoman utama bagi kami. Tugas DPMD adalah menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang nyata, mulai dari penguatan tata kelola desa, digitalisasi pelayanan, pengembangan BUMDes, hingga penerapan One Village One Product agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat desa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembinaan DPMD adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi desa. Penguatan tersebut dilakukan agar BUMDes tidak lagi dipandang sebatas pengelola penyertaan modal atau pelaksana kegiatan desa, melainkan berkembang menjadi lembaga usaha yang profesional, produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Desa (PADes).
Dalam implementasinya, penguatan BUMDes akan disinergikan dengan penerapan konsep One Village One Product (OVOP). Melalui pendekatan ini, setiap desa didorong mengembangkan satu produk unggulan sesuai potensi lokalnya, sedangkan BUMDes diposisikan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pemasaran.
“BUMDes harus menjadi instrumen bisnis desa yang mampu mengelola potensi lokal secara profesional. Ketika setiap desa memiliki produk unggulan melalui konsep OVOP, maka BUMDes harus hadir sebagai penggerak agar produk tersebut memiliki nilai tambah, mampu menembus pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hamlin.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Hamlin, DPMD akan memperkuat pendampingan kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes, mulai dari pemetaan potensi desa, penyusunan model bisnis, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, pengembangan OVOP tidak berhenti pada penetapan produk unggulan, tetapi benar-benar mampu tumbuh menjadi usaha desa yang berkelanjutan.
Selain penguatan BUMDes dan pengembangan OVOP, DPMD juga terus mempercepat transformasi digital pemerintahan desa melalui pengembangan platform Digi Salur. Sistem tersebut memungkinkan proses administrasi desa dipantau secara real time mulai dari tingkat desa, kecamatan, DPMD hingga Badan Keuangan Daerah (BKD), sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Menurut Hamlin, seluruh program tersebut merupakan rangkaian yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Rakor ini bukan tujuan akhir, tetapi awal dari proses pendampingan yang berkelanjutan. Kami akan memastikan setiap desa memiliki target, indikator capaian, serta evaluasi yang jelas sehingga pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di bidang pemberdayaan desa dapat terukur,” tutupnya. (Red)
