Bombana, BeraniNews.com – Kemendagri siap fasilitasi kebutuhan Bombana yang disampaikan dalam forum nasional otonomi daerah. Komitmen tersebut muncul setelah Pemerintah Kabupaten Bombana mengajukan sejumlah persoalan prioritas yang dinilai membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan di daerah.
Respons positif itu disampaikan dalam kegiatan REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu (3/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing wilayah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menyampaikan tiga kebutuhan utama yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni pemerataan akses telekomunikasi untuk mendukung transformasi pemerintahan digital, peningkatan layanan kelistrikan, serta pembangunan infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena.
Terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, Ahmad Yani menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah desa yang belum mendapatkan akses jaringan telekomunikasi secara optimal. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam upaya menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih cepat dan efisien.
“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.
Selain persoalan jaringan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong peningkatan kualitas layanan listrik di beberapa wilayah. Ketersediaan energi yang memadai dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena turut menjadi perhatian khusus yang disampaikan dalam forum tersebut. Wilayah Kabaena dikenal memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk pada sektor pertambangan dan aktivitas usaha masyarakat. Namun, keterbatasan akses jalan dinilai masih menjadi hambatan yang perlu segera ditangani.
“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkap Ahmad Yani.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk menjembatani koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.
Untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Kemendagri akan mengomunikasikannya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara kebutuhan peningkatan layanan listrik akan diteruskan kepada PT PLN (Persero). Adapun usulan terkait perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan menuju Kabaena akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Respons tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berharap berbagai kebutuhan yang telah disampaikan melalui forum nasional tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai tantangan pembangunan yang selama ini dihadapi Bombana diharapkan dapat memperoleh solusi yang lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten. (Red)
