BeraniNews, Bombana – Rekrutmen Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bombana dan Pembentukan Pengurus KORPRI Bombana yang sedang diselenggarakan oleh PLH Sekretaris Daerah dan Asisten I menuai sorotan tajam. Keputusan tersebut dianggap kontroversial, mengingat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya pada 20 Februari 2025 mendatang.
Kewenangan dalam proses rekruitmen Pimpinan BAZNAS dan Pengurus KORPRI idealnya berada di bawah koordinasi bupati definitif sebagai pimpinan daerah. Namun, entah motivasi apa, PLH Sekretaris Daerah dan Asisten I Setda mengambil langkah cepat untuk melaksanakan proses tersebut sebelum pelantikan kepala daerah baru.
Pengamat politik lokal mengaitkan tindakan ini dengan potensi upaya penguasaan atau pengamanan posisi strategis sebelum pemerintahan baru resmi berjalan. Posisi Pimpinan BAZNAS dan Pengurus KORPRI dinilai krusial, mengingat peran BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat dan KORPRI sebagai wadah Pegawai Negeri Sipil. “Langkah PLH Sekda maupun Asisten I Setda ini bisa dianggap sebagai strategi politik untuk menempatkan dan mengamankan oknum sebelum bupati baru resmi menjabat,” ujar pengamat politik Bombana, Muh. Irfan Machmud.
Sementara itu, beberapa pihak di lingkup pemerintahan menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai keputusan tersebut dapat menimbulkan gesekan internal dan mengganggu proses transisi pemerintahan yang seharusnya berjalan lancar dan harmonis. “Patut diduga, ini sebuah bentuk intrik politik. Saya menyayangkan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dimasa transisi ini. Seharusnya, pimpinan memperlihatkan sikap leadership dalam menyambut Bupati dan Wakil Bupati baru dengan koordinasi dan komunikasi yang baik”, ucap seorang ASN yang tidak ingin disebutkan namanya.
Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Bupati terpilih Kabupaten Bombana hasil Pilkada Serentak 2024, memberikan tanggapan tegas terkait proses pelaksanaan rekrutmen Pimpinan Baznas dan Pembentukan Pengurus KORPRI yang sedang berproses beberapa hari sebelum pelantikannya.
Menurutnya, keputusan tersebut seharusnya menjadi kewenangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, bukan diputuskan oleh Plh Sekretaris Daerah ataupun Asisten I Setda Bombana. Ia menyayangkan tindakan tersebut yang dinilai dapat merusak harmonisasi birokrasi di awal masa pemerintahannya. “Kami menegaskan proses ini tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan transisi kepemimpinan yang sehat. Seharusnya semua pihak menahan diri untuk tidak mengambil keputusan strategis menjelang pelantikan,” ujarnya (12/02/05).
Burhanuddin berharap agar keputusan-keputusan strategis yang telah diambil dapat dievaluasi demi memastikan tata kelola pemerintahan yang harmonis dan profesional di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, PLH Sekda maupun Asisten I Setda belum memberikan keterangan.
Situasi ini diperkirakan akan terus berkembang hingga pelantikan resmi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Publik kini menunggu apakah keputusan PLH Sekda maupun Asisten I Setda tersebut akan dipertahankan atau dianulir oleh pemerintahan baru.
(Jurnalis: Dedy, Editor : tmn)
