RUMBIA, BeraniNews – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. terus mendorong penguatan infrastruktur daerah melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut pemerintah menetapkan prioritas dan mencari ruang kolaborasi pembiayaan.
Arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana dengan memperkuat perencanaan, kesiapan dokumen teknis serta pengusulan program pembangunan melalui mekanisme yang tersedia.
Di bawah pengawalan Plt. Kepala Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST., MT., kebutuhan infrastruktur daerah didorong masuk dalam program pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pengusulan Program Irigasi (SIPURI) untuk sektor sumber daya air dan Sistem Informasi Transportasi Infrastruktur Daerah (SITIA) untuk sektor jalan daerah.
Dari program yang tercantum dalam rilis Dinas PUPR Bombana, terdapat tiga kegiatan irigasi melalui SIPURI dengan nilai keseluruhan Rp11.618.460.000,- Sementara satu kegiatan jalan daerah melalui SITIA memiliki nilai Rp11.664.878.000,-
Dengan demikian, total nilai program irigasi dan jalan daerah yang tercantum mencapai Rp23.283.338.000,–
Bagi Bupati Burhanuddin, keterbatasan fiskal tidak semestinya menghentikan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan prioritas sekaligus membuka ruang dukungan melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Dalam arah pembangunan yang disampaikan pemerintah daerah, infrastruktur ditempatkan sebagai bagian penting untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar pergerakan orang dan barang, mendukung sektor pertanian serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Menjelaskan sikap tersebut, Burhanuddin menekankan pentingnya menjaga pembangunan tetap berjalan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan tetap harus berjalan. Kita harus mencari dukungan dan memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Burhanuddin.
Bupati juga menempatkan pembangunan jalan dan irigasi bukan semata sebagai pekerjaan fisik, tetapi sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan diharapkan memperlancar akses hasil pertanian dan menekan biaya transportasi, sedangkan irigasi diarahkan untuk mendukung produktivitas lahan dan ketahanan pangan.
Arah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bombana 2025–2029, yakni “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, yang antara lain menempatkan peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal serta pembangunan konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari misi pembangunan daerah.
Upaya Bupati dalam membuka ruang dukungan pembangunan tersebut kemudian membutuhkan kesiapan teknis di tingkat daerah.
Dinas PUPR memiliki peran dalam menerjemahkan kebutuhan pembangunan menjadi usulan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Mekanisme tersebut menjadi penting agar program yang diperjuangkan pemerintah daerah dapat mengikuti proses verifikasi dan tahapan penganggaran yang berlaku.
Plt. Kepala Dinas PUPR Bombana Ir. Ishak, ST., MT. menekankan bahwa dukungan teknis menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur.
“Upaya Bapak Bupati perlu kita dukung dari sisi teknis. Tugas kami di PUPR memastikan kebutuhan daerah disiapkan dengan baik, baik dari sisi perencanaan maupun dokumen, sehingga bisa masuk dalam program yang mendapat dukungan,” ujar Ishak.
Menurut rilis Dinas PUPR, strategi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sistem pengusulan program, penguatan dokumen teknis serta komunikasi dan jejaring pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam program pembangunan yang sesuai dengan ketentuan.
Dari sisi sumber daya air, terdapat tiga program irigasi yang diusulkan melalui SIPURI dan tercatat berstatus disetujui.
Ketiganya yakni Irigasi D.I. Waru-Waru di Desa Pomontoro dengan nilai Rp2.434.110.000,- Irigasi D.I. Toburi senilai Rp4.414.095.000,- serta Irigasi D.I. Kasipute senilai Rp4.770.255.000,-.
Total nilai ketiga program tersebut mencapai Rp11.618.460.000,-
Dokumen verifikasi SIPURI mencatat D.I. Toburi sebagai rehabilitasi jaringan utama dengan outcome 216 hektare. Sementara D.I. Kasipute memiliki outcome 219 hektare. Keduanya tercantum dengan kesimpulan hasil verifikasi “Di Setujui”.
Sementara untuk D.I. Waru-Waru di Desa Pomontoro, kegiatan tersebut menjadi bagian dari prioritas usulan SIPURI untuk memperkuat pelayanan irigasi dan ketersediaan air bagi kawasan pertanian.
Selain irigasi, Pemkab Bombana juga mendorong penanganan infrastruktur jalan melalui SITIA.
Program yang masuk dalam rilis tersebut adalah Preservasi Jalan Tampabulu–Toburi (Lanjutan) dengan nilai Rp11.664.878.000,- dan tercatat dalam tahapan pelaksanaan.
Program jalan tersebut memiliki arti penting dalam konteks pembangunan konektivitas wilayah karena akses jalan yang terhubung dengan kawasan produksi dapat membantu pergerakan masyarakat dan hasil pertanian.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang disampaikan Bupati Burhanuddin, bahwa infrastruktur harus ditempatkan sebagai penggerak ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Bombana tidak hanya mengandalkan kemampuan APBD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Rilis Dinas PUPR mencatat Bupati Burhanuddin juga membangun komunikasi dengan unsur pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur daerah.
Pada Februari 2026, Bupati melakukan audiensi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara untuk membahas kebutuhan infrastruktur jalan nasional dan jembatan di Bombana.
Komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur, menjadi bagian dari upaya menyampaikan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat sinkronisasi program.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan Bombana tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan peluang dukungan dari pemerintah pusat melalui program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur diarahkan agar tidak berhenti pada tersedianya anggaran atau terlaksananya pekerjaan fisik, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penguatan sinergi, komunikasi, kesiapan program dan pelaksanaan yang berkualitas menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas, produktivitas dan pelayanan dasar masyarakat.
Total nilai program irigasi dan jalan yang tercantum dalam rilis mencapai Rp23.283.338.000,- terdiri atas Rp11.618.460.000,- untuk tiga program irigasi dan Rp11.664.878.000,- untuk program jalan daerah.
