BERANInews – Sulawesi Tenggara, sebuah provinsi di bagian timur Indonesia, dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Dengan gugusan pulau-pulau indah dan cadangan mineral berlimpah, provinsi ini memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Saat ini, Sulawesi Tenggara dihuni oleh sekitar 2,75 juta jiwa yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terealisasi karena sejumlah tantangan dalam bidang infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi.
Keterbatasan infrastruktur di Sulawesi Tenggara menjadi penghambat utama pengembangan ekonomi lokal. Transportasi yang belum optimal dan akses telekomunikasi yang terbatas memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Hal ini juga ditekankan oleh Abdul Rahman Farisi (ARF), seorang pakar ekonomi nasional sekaligus Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar.
Dalam sebuah diskusi, ARF menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat sinergi untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat perkembangan provinsi ini.
“Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang luar biasa, seperti nikel dan emas, yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi tersebut sulit terealisasi,” ungkapnya.
Menurut ARF, salah satu solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara adalah dengan mengoptimalkan hilirisasi sektor pertambangan. Hilirisasi yang sudah berjalan saat ini perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi lokal. Hal ini penting untuk menciptakan efek berantai (spillover benefits) bagi masyarakat sekitar.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, didorong untuk membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat. Langkah ini akan memastikan bahwa keuntungan dari sektor pertambangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Undang-Undang Minerba memberikan peluang besar bagi pelaku ekonomi lokal untuk terlibat lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah desa perlu diberdayakan untuk memanfaatkan regulasi ini demi kemajuan daerah,” tambah ARF.
Ia juga menambahkan bahwa pelibatan pelaku ekonomi lokal, seperti UMKM, dalam hilirisasi sektor pertambangan bisa menciptakan peluang usaha baru.
“Hilirisasi tidak hanya harus fokus pada industri besar, tapi juga membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang,” harapnya.
Untuk memaksimalkan potensi Sulawesi Tenggara, visi yang jelas dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. Gubernur dan para Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada provinsi ini.
Jika infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi dapat ditingkatkan, serta hilirisasi sektor pertambangan berjalan dengan baik, maka Sulawesi Tenggara berpotensi menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Dengan potensi besar yang dimiliki, sudah seharusnya Sulawesi Tenggara mendapatkan perhatian yang layak. Langkah-langkah nyata dari berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok provinsi ini. (red)
