Kendari, BeraniNews.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan kembali ditegaskan melalui kehadirannya pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ), di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kehadiran Bupati Bombana dalam forum regional tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan di Kabupaten Bombana tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan masyarakat pekerja, khususnya tenaga non-ASN dan pekerja rentan.
Dalam kegiatan yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., GRCE itu, H. Burhanuddin didampingi Sekretaris Daerah Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Kepala BKD, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.
Forum tersebut membahas optimalisasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan melalui penganggaran APBD Tahun 2026 untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga non-ASN, pekerja rentan, hingga pekerja jasa konstruksi.
Di tengah tantangan fiskal daerah, langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap masyarakat pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.
Bupati Bombana, H. Burhanuddin, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan jaminan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan tenaga kerja.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal fisik dan infrastruktur, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat pekerja. Karena itu, Pemkab Bombana terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan nyata bagi tenaga kerja, khususnya pekerja rentan dan tenaga non-ASN,” ujar H. Burhanuddin.
Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat, terutama bagi keluarga pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja maupun musibah kematian.
Ia juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja di daerah.
“Kami ingin masyarakat Bombana yang bekerja, termasuk pekerja rentan, memiliki perlindungan yang layak. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan terlindungi,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para gubernur, bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala BKD, serta kepala dinas tenaga kerja dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selain itu, hadir pula 38 kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan se-Sulawesi.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu, dilanjutkan penyerahan santunan kepada peserta penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dibacakan Penjabat Sekda Sultra Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si, hingga arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Universal Coverage Jamsostek sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat pekerja. (Red)
