banner 728x250

Komitmen Atasi Banjir di Kabaena, Ketua DPRD Sambangi Kantor Pusat PT. Timah

Avatar photo
20250122 222632
Foto: Ketua DPRD Bombana (Iskandar) bersama dua pimpinan DPRD lainnya sedang melakukan audiens dengan Manajemen PT. Timah Investasi Mineral (PT. TIM) di Kantor Pusat, Jaksel - DKI Jakarta terkait pencegahan, pengendalian dan penanganan banjir lumpur di Kecamatan Kabaena Barat yang merupakan wilayah IUP PT. TIM. (Sumber: irfan)

BeraniNews, Jakarta – Ketua DPRD Bombana, Iskandar, bersama dua pimpinan DPRD lainnya, melakukan kunjungan resmi di Kantor Pusat PT. Timah Investasi Mineral (PT. TIM) di wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta, senin (20/01/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendorong manajemen PT. TIM agar lebih aktif dalam melakukan langkah pencegahan, pengendalian, dan penanganan banjir lumpur di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. TIM yang terletak di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana.

banner 325x300

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Bombana menyampaikan pentingnya komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional mereka. Ia menegaskan bahwa banjir lumpur yang sering terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat setempat.
“Kami meminta PT. TIM untuk segera mengambil langkah konkret dalam mencegah dan menangani banjir lumpur. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan operasional tambang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan,” ujar Iskandar.

Pria asal Kepulauan Kabaena ini menegaskan bahwa masalah banjir lumpur yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Kabaena Barat telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami berharap PT. TIM dapat menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi persoalan ini. Upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara terpadu agar dampaknya tidak terus merugikan masyarakat dan lingkungan di Kabaena Barat,” ujarnya.

Salah satu poin yang disepakati pada pertemuan tersebut adalah memaksimalkan fungsi sediment pond atau kolam pengendapan. Fasilitas ini bertujuan untuk menahan sedimen dari aktivitas tambang agar tidak mencemari perairan umum. PT. TIM diketahui memiliki dua sediment pond yang akan dioptimalkan penggunaannya.
“Jika sediment pond ini difungsikan secara maksimal, lumpur tidak akan lagi mengalir ke permukiman warga atau mencemari laut,” ujarnya.

READ  Gara-gara Putusan Bawaslu, DKPP Jatuhkan Sanksi Keras kepada Komisioner KPU RI

Direktur Site Kabaena PT. TIM, Ari Wibowo, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya sudah merancang langkah strategis untuk menangani persoalan banjir lumpur.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dalam memastikan lingkungan di sekitar wilayah IUP kami tetap terjaga,” Ucapnya.

Dalam diskusi yang berlangsung, Manajemen PT. TIM telah menyiapkan sejumlah program pengendalian lingkungan, seperti perbaikan kanal banjir yang pernah dibangun sebelumnya. Kanal tersebut dianggap tidak efektif karena jalurnya terhambat oleh deker kecil yang memotong jalan kabupaten.
“Mereka akan meminta izin Dinas PUPR untuk membongkar dan memperluas deker tersebut agar aliran air lebih lancar,” terang Iskandar yang juga merupakan Ketua DPC PKB Bombana.

PT. TIM juga berkomitmen melakukan pengurasan sedimen lumpur yang telah mencemari wilayah Baliara dan sekitarnya. Saat ini, tim teknis PT. TIM sudah berada di Kabaena untuk memulai langkah penanganan awal.
“Kita beri waktu kepada pihak perusahaan untuk bekerja, dan hasilnya akan dievaluasi nanti,” tegas Iskandar.

20250122 222737
Foto: Sumber banjir lumpur yang berasal dari aktivitas pertambangan di Kepulauan Kabaena. (Sumber: irfan)

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman bahwa sinergi antara PT. TIM dan Pemerintah Daerah kabupaten Bombana sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan banjir lumpur di wilayah tersebut.

Sebelumnya, masyarakat Kepulauan Kabaena yang mengorganisasikan diri dalam front/aliansi, beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bombana maupun di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaporkan dugaan pencemaran lingkungan oleh beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Kabaena. Pasalnya, saat musim hujan, banjir lumpur melanda beberapa desa, mengotori sumber air sehingga masyarakat terserang penyakit kulit dan kekurangan air bersih. Banjir lumpur ini juga menyebabkan usaha masyarakat nelayan seperti karamba dan tambak rusak dan gagal panen, serta banjir lumpur ini menyebabkan pendangkalan pesisir pantai dan laut sehingga ekosistem laut ikut terancam. (tmn)

READ  Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK
20250122 222710
Foto: Dampak banjir lumpur di pemukiman warga Desa Baliara Kecamatan Kabaena Barat – Bombana. (Sumber: irfan)
banner 325x300
banner 325x300
banner 728x250