Bombana, BeraniNews – Pemerintah Kabupaten Bombana kini resmi memiliki nahkoda birokrasi definitif setelah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., dipercaya mengemban jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana. Kehadiran pejabat definitif di posisi strategis tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mendorong efektivitas pelayanan publik di daerah.
Pelantikan Ir. Syahrun sebagai Sekda definitif dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi resmi yang berlangsung di Aula Tanduale (Senin, 11/5/2026). Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Forkopimda, Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, para Camat dan Lurah)Kepala Desa se-Kanupaten Bombana.
Momentum tersebut bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan, melainkan bagian dari upaya memperkokoh stabilitas birokrasi di tengah berbagai agenda pembangunan daerah yang terus berjalan.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam memastikan jalannya roda pemerintahan secara efektif dan terkoordinasi. Karena itu, figur Sekda dituntut mampu menjadi penghubung, penggerak, sekaligus pengendali birokrasi agar seluruh program pemerintah dapat berjalan selaras.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah saat ini membutuhkan sosok birokrat yang tidak hanya memiliki kemampuan administrasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi lintas OPD, menjaga ritme kerja pemerintahan, serta mempercepat implementasi program prioritas daerah.
“Jabatan Sekretaris Daerah bukan hanya jabatan struktural, tetapi amanah besar untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik,” ujar H. Burhanuddin.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin, loyalitas, serta profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Bombana. Kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu memperkuat sinergi birokrasi sekaligus menghadirkan budaya kerja pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam struktur pemerintahan daerah, Sekda kerap disebut sebagai “Jenderal ASN” karena memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi. Posisi tersebut menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan seluruh perangkat pemerintahan.
Karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada Ir. Syahrun dipandang sebagai bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menata sistem pemerintahan yang lebih solid, adaptif, dan efektif.
Sementara itu, Ir. Syahrun menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan akan fokus memperkuat koordinasi pemerintahan serta memastikan program prioritas daerah dapat berjalan maksimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolektif seluruh OPD serta dukungan semua elemen pemerintahan.
“Kita ingin memastikan seluruh program prioritas daerah dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bombana,” ujarnya.
Selain itu, Syahrun juga menegaskan pentingnya membangun pola kerja kolaboratif di lingkungan Pemkab Bombana. Ia berharap seluruh ASN dapat menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat budaya pelayanan publik yang cepat dan responsif.
Pelantikan Sekda definitif ini turut mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran pejabat definitif di posisi strategis dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan daerah.
Dengan dilantiknya Ir. Syahrun sebagai Sekda definitif, Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan semakin solid dalam menjalankan agenda pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Red)
