Kendari, BeraniNews.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun pemerintahan yang berintegritas kembali ditegaskan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam forum resmi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tegas itu ia sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh kepala daerah se-Sultra.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Bupati H. Burhanuddin hadir di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam forum tersebut, Bupati Bombana menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan pelayanan publik. Praktik tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen,” tegasnya.
Ia menambahkan, membangun pemerintahan berintegritas di Bombana hanya bisa terwujud jika seluruh unsur bergerak dalam satu barisan. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat harus bersinergi mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
Kolaborasi tersebut diyakini akan melahirkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu menutup ruang bagi praktik-praktik penyimpangan yang selama ini menjadi hambatan pembangunan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra pada tahun 2025 mencatat nilai Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebesar 83,54 persen dengan kategori baik.
Meski demikian, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang masih berada pada nilai rendah agar meningkatkan komitmen dan konsistensi, sehingga sistem pencegahan korupsi dapat diperkuat secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan sistem pengawasan yang dikembangkan KPK untuk memantau dan mengendalikan tata kelola pemerintahan daerah. Sistem ini merupakan penyempurnaan dari Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dirancang lebih komprehensif dalam mengukur delapan area rawan intervensi korupsi.
Selain Rakor Pemberantasan Korupsi, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Polda Sultra terkait peningkatan keselamatan dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sejalan dengan tekad Bupati H. Burhanuddin untuk menghadirkan pemerintahan yang kredibel dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bombana. (Red)
