RUMBIA, BeraniNews.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Kabupaten Bombana bertransformasi menjadi penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi wadah penyerapan anggaran desa.
Penegasan itu disampaikan H. Burhanuddin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026).
Menurut Bupati, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan tata kelola pemerintahan yang baik. Desa juga harus mampu membangun kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal yang dikelola secara profesional.
Salah satu instrumen yang dinilai memiliki peran strategis adalah BUMDes. Karena itu, pemerintah desa didorong mengembangkan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, H. Burhanuddin mengajak setiap desa mengembangkan konsep One Village One Product (OVOP) sehingga memiliki produk unggulan yang mampu bersaing di pasar.
“Aspek bisnis BUMDes harus diperkuat agar benar-benar menjadi jangkar ekonomi perdesaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, H. Burhanuddin menjelaskan bahwa tema Rakor tahun ini, “Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan”, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana yang menempatkan sektor pertanian dan perikanan sebagai basis peningkatan daya saing daerah.
Menurutnya, terwujudnya desa yang mandiri harus ditopang oleh dua pilar utama, yakni tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel serta kemandirian ekonomi yang dibangun melalui optimalisasi potensi lokal.
Selain mendorong penguatan ekonomi desa, Bupati juga mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak ragu menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama seluruh program dilaksanakan sesuai ketentuan dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, kehadiran Inspektorat bersama Polres Bombana dalam Rakor merupakan bentuk pendampingan preventif agar pemerintah desa terhindar dari kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kita ingin pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif, sehingga kepala desa dapat bekerja dengan tenang, tertib administrasi, dan tetap berada dalam koridor hukum,” tegasnya.
H. Burhanuddin juga menaruh perhatian terhadap percepatan digitalisasi pemerintahan desa. Melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana bersama mitra teknologi Lawang Sewu IT, pemerintah desa didorong mulai menerapkan sistem administrasi desa dan pelaporan BUMDes berbasis digital.din juga menaruh perhatian terhadap percepatan digitalisasi pemerintahan desa. Melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana bersama mitra teknologi Lawang Sewu IT, pemerintah desa didorong mulai menerapkan sistem administrasi desa dan pelaporan BUMDes berbasis digital.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pada akhir arahannya, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah teknis dan instansi vertikal yang menjadi narasumber dalam Rakor memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Ia berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis desa-desa di Kabupaten Bombana akan semakin maju, mandiri, dan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Bombana yang berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutup Bupati.
Rakor Pemerintahan Desa Tahun 2026 turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forkopimda, Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., narasumber dari Kementerian Desa dan PDT RI, Lawang Sewu IT, iDRAP Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua BPD, direktur BUMDes, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan satu unit ambulans desa dari PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Situs Kabaena kepada Pemerintah Desa Pongkalaero, serta penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Desa Mattirowalie, Kecamatan Poleang Selatan, dan warga Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan. (Red)
