BeraniNews, Bombana – Polemik mencuat terkait rencana rotasi atau rolling jabatan eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Keputusan ini muncul di tengah suhu politik yang memanas setelah penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024. Informasi terkait rencana ini menyebar luas melalui media sosial, khususnya WhatsApp, dan langsung menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
Rencana mutasi ini dianggap oleh sebagian pihak terjadi di waktu yang sensitif. Dalam laporan yang beredar, disebutkan bahwa sebanyak 48 nama pejabat telah diajukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapat persetujuan. Langkah tersebut memancing spekulasi serta kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi dan motif di balik kebijakan ini.
Berbagai elemen masyarakat, termasuk pengamat politik, aktivis sosial, dan tokoh daerah, mulai bersuara terkait langkah yang diambil pemerintah daerah. Ketua tim pemenangan pasangan calon BERANI, H. Rasyid, mengungkapkan keberatannya terhadap mutasi ini. Ia menilai, pelaksanaan mutasi di saat menjelang pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Februari mendatang, adalah langkah yang tidak tepat. Rasyid menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas birokrasi dan dinilai kurang etis karena pergantian kepemimpinan sudah di ambang pintu.
“Mutasi ini bisa saja mengindikasikan adanya kepentingan tertentu untuk mengamankan posisi atau agenda tertentu sebelum kepemimpinan baru resmi dilantik. Seharusnya, mutasi seperti ini dilakukan oleh kepala daerah terpilih agar lebih sesuai dengan arah dan visi kepemimpinannya,” jelas Rasyid, yang juga merupakan politisi senior Partai Golkar.
Senada dengan itu, kritik serupa juga datang dari seorang aktivis pemerhati sosial. Ia menyoroti berbagai persoalan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang belum dibayarkan selama beberapa bulan, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 47 desa yang belum cair 100 persen, hingga permasalahan data tenaga honorer yang hilang dari database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, utang pemerintah daerah terhadap sejumlah proyek yang belum terbayarkan turut menjadi perhatian.
“Apa urgensinya Kepala BKPSDM mengusulkan rotasi pejabat eselon II dan III sementara banyak masalah yang belum terselesaikan? Tugas Pejabat Bupati menyukseskan Pilkada sudah selesai. Jangan lagi cawe-cawe. Kami menduga ada ‘transaksional’ di balik rencana rotasi pejabat ini,” ujar aktivis yang meminta namanya tidak disebutkan.
Di tengah polemik yang berkembang, Kepala BKPSDM Bombana hingga kini belum memberikan klarifikasi. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, upaya wartawan untuk mendapatkan keterangan resmi tidak mendapat tanggapan.
Sementara itu, masyarakat terus memantau perkembangan isu ini dengan penuh perhatian. Banyak yang berharap agar kebijakan rotasi jabatan tidak mengganggu netralitas birokrasi serta tetap mengutamakan kepentingan publik. Selain itu, elemen masyarakat meminta agar pemerintah daerah lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang selama ini menjadi perhatian bersama.
Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Akankah kebijakan ini dilanjutkan, atau pemerintah akan mempertimbangkan berbagai masukan dan kritik dari masyarakat? Waktu yang akan menjawab. (tmn)
