KENDARI, BeraniNews – Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat melalui Program Listrik Desa (Lisdes) 2026–2029.
Dorongan tersebut disampaikan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., saat menghadiri Rapat Sinkronisasi Usulan Program Listrik Pedesaan (Lisdes) dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan Program Lisdes yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana memaparkan kondisi kebutuhan jaringan listrik di wilayahnya sebagai bagian dari sinkronisasi usulan Program Lisdes.
Berdasarkan bahan paparan Pemkab Bombana, masih terdapat 985 rumah yang berada di 23 desa dan 10 kecamatan yang belum tersedia jaringan listrik atau lokasinya masih jauh dari jaringan listrik induk.
Selain persoalan jaringan, terdapat pula 1.113 rumah warga yang belum mampu memiliki instalasi jaringan listrik. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pelayanan listrik hingga ke wilayah pedesaan dan kepulauan.
“Masih ada 985 rumah di pelosok yang belum terjangkau jaringan listrik, serta lebih dari 1.000 keluarga kurang mampu yang belum punya instalasi sendiri,” ujar Bupati.
Menurut Pemkab Bombana, kondisi geografis sejumlah wilayah menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses listrik. Karena itu, kebutuhan masyarakat tersebut disampaikan dalam forum sinkronisasi bersama pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM.
Usulan daerah tidak hanya diarahkan pada pembangunan jaringan listrik. Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengusulkan dukungan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, instalasi jaringan listrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), penyediaan meteran listrik dan MCB, serta perangkat pendukung lainnya.
Bupati Burhanuddin menegaskan, pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan. Menurutnya, percepatan akses listrik perlu dibarengi dengan kepastian instalasi dan perangkat pendukung yang memenuhi standar serta aman digunakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Program Lisdes 2026–2029 melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami hadir di forum ini agar usulan daerah bisa langsung ditindaklanjuti. Harapan saya, kolaborasi dengan Kementerian ESDM dan Pemprov Sultra bisa mempercepat hadirnya listrik bagi warga Bombana,” harap Burhanuddin.
Melalui sinkronisasi tersebut, Pemkab Bombana berharap kebutuhan listrik di wilayah yang belum terlayani dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai program dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Upaya itu diarahkan untuk memperluas pemerataan pelayanan dasar sekaligus mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan dan kepulauan Kabupaten Bombana.
