KENDARI, BeraniNews.com – Upaya penanganan banjir di Poleang Barat terus mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, SH. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Poleang, Poleang Barat, Poleang Tengah, dan Tontonunu itu melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (4/6/2026), guna mengawal solusi atas persoalan banjir yang kerap terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama anggota DPRD Bombana lainnya, yakni Ir. H. Johan Salim, SP., dan Ahmad Sutejo Eriadi, S.KM. Kehadiran rombongan DPRD Bombana diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, ST., MT., serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Bombana dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak banjir di kawasan tersebut.
Dari hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase dan sumur resapan yang tidak lagi berfungsi secara optimal. Kondisi itu mengakibatkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik sehingga meluap dan menggenangi badan jalan maupun kawasan permukiman warga.
Sebagai tindak lanjut, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sultra merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan pada tahun 2026 sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko banjir di lokasi tersebut.
Saat dikonfirmasi wartawan media ini terkait realisasi pembangunan drainase dan sumur resapan tersebut, Kusmardin memastikan program itu telah masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026 berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Sultra.
“Insya Allah tahun 2026 ini dibangun. Kami di DPRD akan terus mengawal agar rencana tersebut dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Kusmardin menegaskan bahwa kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap keluhan warga mendapatkan perhatian dan solusi dari instansi terkait.
“Kami hadir untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan semata. Ketika warga mengeluhkan banjir yang berulang, maka tugas kami sebagai wakil rakyat adalah mengawal dan mencarikan jalan keluar bersama pemerintah serta pihak terkait. Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada rencana penanganan yang konkret melalui pembangunan drainase dan sumur resapan,” ujar Kusmardin.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPRD Bombana untuk tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mengawal tindak lanjut penyelesaiannya hingga ke tingkat instansi teknis.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan bahwa penanganan banjir harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur, lahan pertanian, perkebunan, hingga menghambat mobilitas ekonomi warga.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa DPRD hadir dan bekerja untuk mereka. Persoalan banjir ini bukan hanya soal genangan air, tetapi menyangkut keselamatan warga, kelancaran transportasi, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Karena itu kami akan terus mengawal hingga penanganannya benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Peran aktif Kusmardin dalam penanganan bencana juga telah terlihat saat banjir melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bombana pada Mei 2026 lalu. Curah hujan tinggi menyebabkan beberapa kawasan permukiman terendam serta merusak lahan pertanian dan perkebunan warga.
Di tengah kondisi tersebut, Kusmardin turun langsung ke lokasi terdampak bersama masyarakat. Ia ikut bergotong royong memperbaiki saluran air yang tersumbat serta membantu warga menguras genangan air dari rumah-rumah menggunakan mesin penyedot air.
Langkah tersebut mendapat apresiasi masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat yang tidak hanya hadir saat masa kampanye, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Melalui koordinasi yang dibangun dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Sultra, DPRD Bombana berharap persoalan banjir di wilayah Poleang Barat dan sekitarnya dapat ditangani secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat serta melindungi aktivitas ekonomi warga dari ancaman bencana serupa di masa mendatang. (Red)
