Rumbia, BeraniNews.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi utama dalam mendorong lompatan ekonomi desa. Langkah ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Pendamping Profesional Desa di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (9/4/2026).
Langkah tersebut menandai upaya serius pemerintah daerah untuk keluar dari pola pembangunan lama yang dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Plt. Kepala Dinas PMD Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa desa kini harus ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar pelaksana program.
“Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemajuan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lompatan ekonomi yang signifikan. Di sinilah peran desa menjadi sangat penting,” ujar Hamlin.
Ia mengungkapkan, meskipun sejumlah indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi Bombana masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, angka pengangguran menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini, menurutnya, berkaitan erat dengan belum maksimalnya pengelolaan potensi desa yang sebenarnya cukup besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga ekonomi kreatif.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mendorong integrasi peran antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi utama ekonomi desa. Keduanya diproyeksikan menjadi sistem yang saling terhubung dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
“BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih adalah dua sayap yang harus menopang ekonomi desa. Keduanya bukan untuk saling berbenturan, melainkan saling melengkapi,” tegasnya.
Dalam skema tersebut, BUMDes diarahkan untuk mengelola produksi dan potensi lokal desa, sementara koperasi berperan dalam memperkuat distribusi, akses pasar, serta pembiayaan masyarakat.
Hamlin juga menekankan pentingnya perubahan orientasi penggunaan anggaran desa agar lebih fokus pada sektor produktif. Ia mengingatkan bahwa keberadaan BUMDes harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, BUMDes tidak boleh hanya menjadi pelengkap administratif, melainkan harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan desa, serta berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, peran pendamping desa juga diharapkan lebih progresif. Tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi turut mendorong inovasi ekonomi berbasis potensi lokal yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Melalui pendekatan baru ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan terciptanya ekosistem ekonomi desa yang lebih terstruktur, adaptif, dan berdaya saing. Desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang menopang perekonomian daerah secara berkelanjutan. (Red)
