Bombana, BeraniNews.com— Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian desa kembali diperlihatkan melalui peluncuran program strategis bertajuk Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif besar ini secara resmi dibuka dalam agenda khusus yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu, 25 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sebagai bentuk dukungan daerah terhadap program pemerintah pusat.
Berbeda dari kebanyakan program pembangunan yang mengandalkan Dana Desa, Koperasi Merah Putih dirancang agar tidak membebani alokasi tersebut. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., menegaskan bahwa seluruh proses pendirian koperasi ini akan didanai langsung oleh pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari mandat Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.
“Kami tidak akan membebani Dana Desa karena proses pendirian koperasi ini didukung penuh oleh pemerintah pusat,” tegas Menteri Yandri dalam pidatonya di hadapan para kepala daerah dan pemangku kebijakan se-Sultra.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koperasi yang akan dibentuk di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tenggara memiliki tiga peran penting. Pertama, menjadi koperasi kebutuhan pokok untuk menyediakan bahan pangan seperti beras, pupuk, dan sembako.
Kedua, koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam yang dapat memperluas akses permodalan bagi warga desa. Dan ketiga, koperasi ini akan bertransformasi menjadi koperasi kesejahteraan masyarakat, yang menjembatani pertumbuhan ekonomi mikro hingga peningkatan taraf hidup warga desa.
Menteri Yandri menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari upaya nyata mengangkat potensi desa ke panggung nasional bahkan global.
“Ini bukan angan-angan. Sudah ada BUMDes dari Banten yang produknya sampai ke Prancis. Ini bukti bahwa desa bisa mendunia,” ujarnya lantang.
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang membuka acara ini secara resmi, menyampaikan bahwa pembentukan koperasi akan menyasar seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya, yang jumlahnya mencapai 2.285 titik. Hingga 24 Mei 2025, musyawarah desa dan pembangunan kelurahan telah dilaksanakan di 1.557 desa/kelurahan atau sekitar 68,1 persen dari total sasaran. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 58 koperasi yang resmi berbadan hukum dengan akta notaris, sementara 113 koperasi lainnya masih dalam proses.
“Ditargetkan pada 31 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Sultra telah menyelesaikan musyawarah pembentukan koperasi. Momen ini menjadi tonggak untuk menyatukan komitmen demi percepatan realisasi Koperasi Merah Putih,” ujar Gubernur yang akrab dengan sapaan ASR ini.
Ia juga menyampaikan harapan besar agar keberadaan koperasi ini dapat mengubah wajah desa menjadi lebih menjanjikan, mandiri, dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat desa hijrah ke kota. Desa akan menjadi tempat yang menjanjikan dan sejahtera,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari berbagai elemen pemerintah pusat dan daerah, mulai dari perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenko Perekonomian, hingga Kementerian Dalam Negeri. Tampak hadir pula para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sultra, camat, kepala desa, lurah, BPD, serta tenaga pendamping desa.
Bupati Bombana, H. Burhanuddin, mengapresiasi gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah progresif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa saat ini. Ia menilai koperasi ini sebagai sarana strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi desa dan menciptakan peluang usaha yang merata.
“Kami sangat mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini adalah jawaban atas tantangan ekonomi yang dihadapi desa-desa kita. Jika dijalankan dengan serius dan profesional, koperasi ini akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana,” kata Bupati H. Burhanuddin.
Menurutnya, dengan skema pendanaan yang tidak menggunakan Dana Desa, kepala desa dan perangkat desa bisa lebih fokus pada optimalisasi program-program lokal lainnya tanpa terbebani pembiayaan koperasi.
“Ini merupakan peluang besar. Pemerintah desa bisa lebih leluasa membangun infrastruktur dan layanan dasar lainnya, sementara penguatan ekonomi masyarakat ditopang langsung melalui koperasi yang pendiriannya difasilitasi pemerintah pusat,” tambahnya.
Kondisi geografis Sultra yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan memang menjadi tantangan tersendiri. Namun dengan hadirnya koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal, diyakini pembangunan ekonomi desa bisa lebih merata. Gubernur Andi juga menyebutkan pentingnya program seperti desa ekspor dan desa tematik untuk terus dikembangkan, agar setiap desa dapat berdiri di atas kekuatan potensi lokal masing-masing.
“Harapan Presiden Prabowo adalah Indonesia menjadi negara maju di 2045. Maka desa harus kuat. Dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” tutup Menteri Yandri dalam sambutannya.
Dengan semangat kolaborasi yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa, program Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput. (Red)
