Jakarta, BERANInews – Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang ramai diperbincangkan publik akhirnya diluruskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widiantini. Dalam pernyataan resminya, Rini menegaskan bahwa kabar penundaan tersebut tidak benar, melainkan ada penyesuaian jadwal untuk memastikan kelancaran proses pengadaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Rini menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini didasari oleh masukan dari berbagai daerah yang meminta waktu lebih untuk menyelesaikan penataan dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan casn sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujar Rini saat kepada awak media.
Sebelumnya, isu ini muncul setelah Rini menyampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025) bahwa pengangkatan CPNS 2024 dijadwalkan berlangsung antara akhir 2025 hingga awal 2026. Setelah diskusi lebih lanjut, pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa pengangkatan CPNS akan dimulai pada Oktober 2025, sementara P3K dijadwalkan pada Maret 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil demi kelancaran proses.
“Jadinya di 2026. Tadi sudah ada usulan dari Pak Asis kalau saya gak salah, bagaimana kalau CPNS itu kita dimajuin di bulan Oktober 2025, sementara untuk non ASN atau P3Knya di Maret 2026. kata pak JK sih lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.
Proses rekrutmen CPNS 2024 menjadi salah satu yang terbesar dalam 10 tahun terakhir, dengan total formasi mencapai 1.289.824. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN secara bertahap.
Kementerian PANRB memastikan seluruh peserta yang lolos seleksi tetap akan diangkat sesuai jadwal baru ini. Penyesuaian dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan dan menjawab tantangan yang muncul di lapangan.
Dengan jadwal yang telah diperbarui, pemerintah berharap seluruh proses pengadaan ASN berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor publik. Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah untuk merealisasikan pengangkatan ASN yang transparan, efisien, dan tepat waktu. (red)
