BombanKendari, BeraniNews – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan sejarah membanggakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Bombana sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Penganugerahan predikat WTP tersebut berlangsung dalam sebuah seremoni resmi yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Senin, 26 Mei 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dr. Dadek Namdemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA, kepada Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, para bupati dan wakil bupati dari 17 kabupaten/kota se-Sultra, para ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan insan pers.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, yang turut hadir dan menyaksikan langsung penyerahan dokumen LHP, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut.
“Ini merupakan bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Bombana berada di jalur yang benar. Kami di DPRD sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah konsisten menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Semoga capaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, demi kemajuan Bombana dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Iskandar.
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari BPK atas kesesuaian laporan keuangan daerah dengan prinsip akuntansi pemerintahan. Dalam dunia birokrasi, capaian ini menjadi indikator penting akan adanya tata kelola keuangan yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Bombana, H. Burhanuddin, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih. Ia menilai bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun tanpa putus bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen di pemerintahan daerah Bombana.
“Alhamdulillah dalam 12 tahun berturut-turut ini, kami bisa menjamin bahwa seluruh mekanisme keuangan yang ada di Bombana telah memenuhi standar-standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan,” ungkapnya kepada awak media ini.
Lebih lanjut, H. Burhanuddin menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan baik sehingga kita kembali dapat mempertahankan WTP ke-12 ini,” pungkasnya.
Menurutnya, pencapaian opini WTP bukan hanya sekadar soal prestasi administratif, tetapi lebih jauh dari itu, merupakan langkah fundamental dalam menciptakan dampak pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
“Tertib administrasi dan akuntansi dalam mengelola keuangan daerah, tidak hanya sebagai upaya untuk memperoleh opini WTP semata. Lebih dari itu, kita berharap agar seluruh pengelolaan anggaran daerah Bombana dapat memberikan dampak yang positif bagi negara, khususnya daerah,” jelasnya.
Sebagai pemimpin yang terus menekankan pentingnya akuntabilitas dan perbaikan sistem birokrasi, Bupati H. Burhanuddin juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri.
“Jangan kita terlena karena kita telah memperoleh opini WTP ke-12 ini, lalu kemudian kita menganggap ini semua telah selesai. Tidak, ini semua salah satu proses yang harus kita lakukan dan terus tingkatkan agar pengelolaan keuangan dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya mengingatkan.
Ia berharap, pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan semata, tetapi juga menjadi pelecut semangat bagi seluruh ASN dan perangkat daerah Bombana untuk terus meningkatkan integritas serta kualitas kerja.
H. Burhanuddin juga menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade merupakan bentuk nyata dari konsistensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menata sistem keuangan daerah. Ia juga menyebut bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa reformasi birokrasi dan transparansi anggaran di Bombana telah berada di jalur yang benar.
“Capaian ini adalah hasil dari budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan tanggung jawab. Ini bukan semata-mata tentang angka dalam laporan, tetapi tentang komitmen kita dalam memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengawasan internal agar prestasi ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.
Pengakuan dari BPK ini juga diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mendorong hadirnya lebih banyak investasi dan program pembangunan yang bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat Bombana.
Dengan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, Kabupaten Bombana tak hanya membuktikan diri sebagai daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Tenggara, tapi juga sebagai model inspiratif bagi daerah lain dalam hal akuntabilitas dan transparansi anggaran. (red)
