“Apa urgensinya Kepala BKPSDM mengusulkan rotasi pejabat eselon II dan eselon III sementara banyak masalah yang muncul saat ini dan belum terselesaikan? Tugas Pejabat Bupati menyukseskan Pilkada telah selesai, jangan lagi cawe-cawe. Kami menduga ada “transaksional” dibalik rencana rotasi pejabat ini”, ungkap aktivis yang tidak ingin disebutkan namanya ini.
Saat dihubungi oleh wartawan media ini via WhatsApp, Kepala BKPSDM Bombana tidak memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Sementara itu, masyarakat dan berbagai elemen terus memantau perkembangan isu ini. Banyak yang berharap agar setiap kebijakan yang diambil tidak mengganggu netralitas birokrasi serta tetap mengutamakan kepentingan publik.
Semua mata tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam menghadapi polemik tersebut. (tmn)
