Rumbia, BeraniNews.com – Janji politik Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si untuk menyerahkan gajinya kepada masyarakat kurang mampu mulai terealisasi setelah berjalan selama satu tahun. Program yang sejak awal diperkenalkan sebagai bentuk kepedulian sosial tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme pengelolaan serta transparansi penyalurannya.
Berdasarkan penelusuran BeraniNews.com, gaji bupati selama satu tahun tidak disalurkan secara langsung oleh kepala daerah. Pengelolaannya dipercayakan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa S.Sos, yang juga merupakan istri Bupati Bombana.
Setiap bulan, dana yang bersumber dari gaji tersebut dikelola dan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai bentuk bantuan sosial.
“Amanah Bapak Bupati sudah kami salurkan kepada warga yang tidak mampu. Amanah ini kami jaga betul karena untuk membantu saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan,” kata Fatmawati kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Dana tersebut dialihkan menjadi bantuan sejumlah kebutuhan pokok serta perlengkapan rumah tangga yang kemudian diserahkan kepada penerima manfaat.
Bantuan yang disalurkan antara lain paket sembako, peralatan dapur, makanan dan minuman, serta perlengkapan tidur seperti kasur dan selimut.
Penyaluran terakhir dilakukan pada Senin (16/3/2026) di sejumlah titik di wilayah Rumbia. Pembagian paket bantuan tersebut sekaligus menandai berakhirnya satu tahun pelaksanaan janji politik yang pertama kali disampaikan pada Maret 2025.
Fatmawati menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK Bombana berupaya menjaga amanah yang diberikan dalam pengelolaan dana tersebut.
“PKK tidak mau main-main dengan kepercayaan yang diberikan Bapak Bupati kepada PKK untuk mengelolanya. Insya Allah kami amanah,” ujarnya.
Komitmen menyerahkan gaji kepada warga kurang mampu pertama kali disampaikan oleh Bupati H. Burhanuddin dalam pidato sambutannya pada 16 Maret 2025 lalu. Saat itu ia menyatakan gaji yang diterimanya sebagai kepala daerah akan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bombana.
Pernyataan tersebut kemudian kembali ditegaskan oleh Hj. Fatmawati dalam sambutannya usai dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana sekaligus Ketua Dekranasda pada 21 April 2025 lalu. Sejak saat itu, penyaluran bantuan yang bersumber dari gaji bupati mulai dijalankan secara rutin setiap bulan. (Red)
