Taubonto, BeraniNews.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan publik. Di tengah gencarnya pembangunan fasilitas kesehatan oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, muncul polemik terkait pelayanan di Puskesmas Rarowatu yang viral di media sosial.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, pasangan kepala daerah ini memang memprioritaskan sektor kesehatan, mulai dari pembangunan empat unit puskesmas, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengadaan fasilitas penunjang lainnya. Bahkan, pemerintah daerah sempat menganggarkan dua unit ambulans laut untuk melayani rujukan pasien dari wilayah kepulauan Kabaena, meski realisasinya gagal akibat kendala teknis pada pihak penyedia.
Untuk tahun 2026, fokus pembangunan kembali diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan melalui rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kabaena Barat. Dalam berbagai kesempatan, Bupati dan Wakil Bupati juga terus mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Namun di lapangan, komitmen tersebut dinilai belum sepenuhnya diimpelementasikan dengan baik. Pada Kamis (2/4/2026), beredar luas sebuah video di media sosial dan grup WhatsApp yang memperlihatkan dugaan lambannya penanganan pasien di Puskesmas Rarowatu.
Dalam video tersebut, tampak sejumlah warga membawa seorang pasien korban tabrak lari ke puskesmas. Namun, setelah menunggu cukup lama, petugas medis yang diharapkan tidak kunjung datang.
“Kita minta untuk ditangani kasian tidak ada. Alasannya belum mandi, belum urus anak, bukan hari piketnya. ini Puskesmas Rarowatu didirikan untuk apa sebenaenya? kami juga masyarakat kecil bingung—sudah kurang lebih satu jam kami menunggu,” ucap salah satu keluarga pasien dengan nada sedih.
Keluhan serupa juga disampaikan keluarga pasien lainnya yang turut berada di lokasi.
“Tidak ada orang, sudah stengah delapan. Disuruh turun ke Tanduale, karena alasannya tidak ada perawat yang bisa datang-belum mandi, ada yang mo urus anaknya dulu,” ujar keluarga pasien lain sambil berjalan menyusuri setiap ruangan di Puskesmas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Rarowatu, Hj. Asti Purnama, S.Kep., Ns., memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa informasi dalam video perlu diluruskan.
“Perlu kami luruskan bahwa jam pelayanan di Puskesmas Rarowatu dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WITA. Sementara pasien yang datang dalam video tersebut tiba pukul 07.02 WITA, dan perawat kami baru tiba sekitar pukul 07.20 WITA. Saat petugas datang, pasien sudah tidak berada di puskesmas,” jelas Asti, dilansir dari website anoanews.com.
“Karena kami bukan puskesmas rawat inap, maka perawat tidak standby 24 jam di puskesmas. Namun demikian, pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap tersedia 24 jam, meskipun petugas berada di rumah masing-masing dan akan datang saat dibutuhkan,” tambahnya.
“Ke depan kami akan menggelar rapat untuk menyusun kembali jadwal piket perawat agar ada petugas yang standby 24 jam di puskesmas, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Di tengah polemik ini, perhatian publik turut tertuju pada konsistensi implementasi instruksi Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang menekankan pelayanan maksimal di semua tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa. Instruksi tersebut menempatkan pimpinan OPD dan unit layanan sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan.
Namun, apakah kepala daerah harus selalu hadir untuk memastikan pelayanan berjalan optimal? Tentu tidak. Tata kelola birokrasi modern menuntut kepemimpinan efektif, disiplin aparatur, serta pengawasan internal yang berjalan konsisten.
Dalam konteks kejadian di Puskesmas Rarowatu, peristiwa ini menjadi indikator bahwa instruksi pimpinan belum sepenuhnya terinternalisasi di level teknis. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelayanan, kedisiplinan petugas, serta sistem respons darurat menjadi langkah krusial.
Peristiwa ini juga memantik pertanyaan publik terkait standar pelayanan dan kedisiplinan tenaga medis di fasilitas kesehatan. Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan benar-benar merata hingga ke tingkat puskesmas. (Red)
