Bombana, BeraniNews.com – Upaya memperkuat SPIP Bombana menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Bombana dalam evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola, perencanaan, dan penganggaran daerah berjalan sesuai prinsip pengendalian intern dan akuntabilitas publik.
Rapat Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) dan Hasil Pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran tersebut digelar di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Rabu (12/2/2026).
Forum ini menjadi ruang evaluasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPKP Sultra untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah.
Rapat dibuka langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, serta Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Ak., M.E. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala OPD.
Dalam sambutannya, Bupati Bombana menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara aparat pengawasan internal dan lembaga pengawasan eksternal sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang kredibel.
Menegaskan peran Inspektorat Daerah dalam sistem pengendalian intern, H. Burhanuddin menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPKP harus terus diperkuat agar proses pengawasan berjalan efektif dan saling melengkapi.
“Kepada inspektorat agar senantiasa bersinergi dengan BPKP,” tegas Burhanuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah daerah wajib berlandaskan regulasi yang berlaku agar proses pemerintahan berjalan tertib dan sah secara hukum.
“Kita wajib bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Terkait hasil pemeriksaan BPKP, H. Burhanuddin meminta agar seluruh perangkat daerah bersikap terbuka dan menjadikan evaluasi sebagai sarana perbaikan kinerja birokrasi.
“Mari kita dengarkan laporan dan arahan dari BPKP terkait hasil pemeriksaan. Jika ada yang kurang dan perlu perbaikan, harap disampaikan pak, jangan disembunyikan,” tandasnya.
Bupati Bombana juga menyoroti pentingnya kualitas perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu disebabkan Perencanaan yang tidak baik. Tahun ini saya akan benahi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo menjelaskan bahwa SPIP merupakan instrumen utama dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah,” jelas Harry.
Ia menambahkan bahwa kualitas penerapan SPIP diukur melalui sejumlah komponen yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu pemerintah daerah.
“Komponen penilaian SPIP adalah Penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan,” terangnya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, BPKP menilai bahwa Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar, khususnya pada aspek tata kelola dan implementasi kebijakan.
“Untuk Kabupaten Bombana, Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkap Harry.
Meski demikian, Harry menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah agar kinerja ke depan dapat ditingkatkan.
“Ini sebagai pembelajaran untuk perbaikan selanjutnya,” tutup Harry.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat SPIP Bombana secara lebih sistematis, sehingga proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel ke depan. (Red)
