Rumbia, BeraniNews.com – Peresmian Los Ikan Pasar Tadoha Mapaccing Bombana menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan pasar yang lebih tertib, bersih, dan berkelanjutan. Fasilitas baru ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan prasarana penunjang perdagangan, tetapi juga menjadi solusi konkret bagi pedagang ikan yang selama ini berjualan di trotoar dan lokasi ilegal.
Peresmian dilaksanakan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, Rabu, 18 Februari 2026. Prosesi ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Bombana.
Kehadiran los ikan tersebut menandai fase baru penataan pusat perdagangan rakyat di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Pemerintah daerah ingin memastikan aktivitas ekonomi berlangsung dalam ruang yang layak, higienis, dan tertib secara tata kota.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan los ikan merupakan realisasi komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar wacana. Masyarakat ingin melihat bukti, dan hari ini kami hadirkan los pasar yang layak untuk para pedagang,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk keberpihakan terhadap pedagang kecil dan nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
Ia mengakui, kapasitas los yang tersedia belum mampu menampung seluruh pedagang secara bersamaan. Namun, pemerintah memilih langkah bertahap dengan perencanaan yang sistematis.
“Kami mulai dari yang kecil, tapi terstruktur. Ke depan, semua akan merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Los ikan yang baru diresmikan secara khusus diperuntukkan bagi pedagang ikan yang sebelumnya berjualan di area terlarang seperti trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, hingga kawasan pesisir. Penataan ini bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pasar kepada masyarakat.
Pasar Tadoha Mappaccing sendiri merupakan satu-satunya pusat aktivitas ekonomi utama di kawasan tersebut. Karena itu, penataan menjadi kebutuhan mendesak agar pertumbuhan ekonomi lokal tidak berbenturan dengan ketertiban dan kenyamanan ruang publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati secara tegas menyampaikan larangan berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
“Saya minta para pedagang ikan untuk pindah ke los yang sudah disediakan. Ini demi kenyamanan bersama,” tegasnya.
Penertiban ini, lanjutnya, bukan sekadar penegakan aturan, melainkan bagian dari desain besar penataan pasar tradisional agar lebih bersih, aman, dan sehat.
“Penataan ini sejalan dengan arahan pusat agar pasar tradisional bersih, tertib, dan tetap menjalankan fungsinya sebagai ruang publik yang sehat,” jelas H. Burhanuddin.
Untuk menjamin konsistensi kebijakan, pemerintah daerah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta camat dan lurah melakukan pengawasan berkelanjutan.
Pengawasan lintas sektor ini diharapkan mampu mencegah kembalinya praktik berjualan di trotoar dan badan jalan yang selama ini menimbulkan kesemrawutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, kepala dinas terkait, camat, lurah, kepala desa, serta para pedagang.
Kehadiran unsur pimpinan daerah menunjukkan bahwa sektor perdagangan rakyat menjadi perhatian serius pemerintah.
Secara ekonomi, los ikan yang tertata memberikan peluang peningkatan omzet pedagang melalui sistem jual beli yang lebih nyaman dan higienis. Konsumen pun mendapatkan jaminan kualitas produk yang lebih baik.
Bagi nelayan, fasilitas ini membuka akses distribusi yang lebih terpusat dan efisien. Rantai pasok yang lebih tertib diyakini akan berdampak pada stabilitas harga dan kualitas hasil tangkapan.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing berkembang menjadi simpul ekonomi yang hidup dan produktif. Penataan ini menjadi bagian dari transformasi pasar tradisional menuju pusat ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Red)
