Kendari, BeraniNews.com — Komitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sebagai pilar utama dalam membangun daerah yang adil, bermartabat, dan mendapatkan kepercayaan rakyat. Tekad itu ia sampaikan secara lugas saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama para kepala daerah se-Sultra.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Bupati H. Burhanuddin hadir langsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026), guna memperkuat barisan melawan praktik-praktik yang menggerogoti sendi pemerintahan dan merusak kualitas pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Bupati Bombana menegaskan bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa. Ia menilai praktik ini menjadi penghambat utama pembangunan, merusak mutu layanan kepada masyarakat, serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih di Bombana menuntut kekompakan semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus terjalin kuat, dari tingkat pusat hingga ke desa dan kelurahan.
Sinergi tersebut diyakini akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan benar-benar terbebas dari praktik korupsi yang selama ini menjadi momok bagi pembangunan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra pada tahun 2025 berhasil mencatat nilai Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebesar 83,54 persen dengan kategori baik.
Meski demikian, Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota yang masih memiliki nilai MCSP rendah agar meningkatkan komitmen dan perhatian, sehingga kualitas pencegahan korupsi dapat terus diperkuat dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan sistem dan strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi tata kelola pemerintah daerah guna mencegah praktik korupsi. MCSP merupakan penyempurnaan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirancang lebih komprehensif dalam menilai delapan area rawan intervensi korupsi.
Selain Rakor Pemberantasan Korupsi, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Kepolisian Daerah Sultra terkait peningkatan keselamatan serta penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, disiplin, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan komitmen antikorupsi yang terus didorong Bupati H. Burhanuddin demi masa depan Bombana yang lebih jujur dan berintegritas. (Red)
