BOMBANA, BeraniNews.com — Semangat keterbukaan informasi terus berkobar di Kabupaten Bombana. Komitmen ini semakin nyata ketika Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama jajarannya, menyambut langsung Visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (KI Sultra) di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bombana, Senin (3/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana. Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Didampingi Kepala Dinas Kominfos, Abdul Muslikh, S.Pd., M.Si, serta para pejabat struktural dan staf, Bupati H. Burhanuddin menunjukkan dukungan penuh terhadap penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sultra. Ia menegaskan bahwa keterbukaan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang transparan, jujur, dan terbuka. Semua pelayanan informasi harus mudah diakses masyarakat karena transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” ujar Bupati H. Burhanuddin.
Visitasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri, serta jajaran KI lainnya. Kehadiran mereka menjadi tahap akhir dalam proses penilaian setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap jawaban dari seluruh badan publik peserta Monev.
Kabupaten Bombana sendiri menjadi salah satu dari empat besar daerah dengan nilai tertinggi pada kategori PPID Utama Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Pencapaian ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keterbukaan informasi secara profesional dan berkelanjutan.
Hasmansyah Umar menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan inovasi PPID Bombana dalam mengelola layanan informasi publik. Menurutnya, semangat keterbukaan yang ditunjukkan pemerintah daerah akan menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sultra.
“Kami melihat ada kemajuan signifikan di Bombana. Kualitas data, dokumentasi, dan mekanisme pelayanan informasi publik berjalan dengan baik. Ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi,”ungkap Hasmansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfos Bombana, Abdul Muslikh, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperkuat tata kelola informasi publik dengan membangun sistem yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
“Kami ingin memastikan seluruh informasi publik tersedia secara terbuka dan bisa diakses masyarakat tanpa hambatan. Prinsipnya, semakin terbuka pemerintah, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik,” ujarnya.
Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat. Diskusi dua arah antara tim KI Sultra dan PPID Bombana menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa depan.
Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang keterbukaan informasi, serta memperluas sosialisasi agar masyarakat semakin memahami hak mereka dalam memperoleh informasi publik.
Bupati H. Burhanuddin menutup pertemuan dengan pesan inspiratif. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat.
“Kita tidak boleh berhenti di sini. Transparansi harus menjadi budaya kerja di seluruh instansi pemerintahan. Hanya dengan keterbukaan, kita bisa membangun Bombana yang maju dan dipercaya,” tegasnya.
Komisi Informasi (KI) adalah lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lembaga ini berfungsi menjalankan, mengawasi, dan menegakkan pelaksanaan hak publik untuk memperoleh informasi dari badan publik. Komisi Informasi juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi maupun ajudikasi. (Red)
