BOMBANA, BeraniNews.com – Transformasi Puskesmas BLUD resmi menjadi fokus besar pemerintah daerah. Langkah agresif ini dipilih karena Bombana ingin memastikan layanan kesehatan bisa bergerak cepat, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa 2026 menjadi tahun penentuan seluruh Puskesmas masuk skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Akselerasi ini menjadi prioritas setelah Bombana menembus target nasional 36 persen pemeriksaan kesehatan gratis, sebuah capaian yang kini dijadikan pijakan untuk lompatan yang lebih besar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin, SE, menegaskan bahwa seluruh program dinas diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan setiap kegiatan disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, serta visi-misi bupati.
“Semua kegiatan kami mengarah pada pelayanan dasar. Apa yang kemarin belum tercapai, Insha Allah akan terus kami upayakan,” ujarnya.
Darwin menjelaskan bahwa Bombana telah memenuhi ambang atas dan bawah program pemeriksaan gratis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Baik masyarakat umum maupun para pendidik dan siswa, Bombana sudah masuk dalam 36 persen target nasional. Di Sulawesi Tenggara hampir semua daerah capaiannya masuk, dan Bombana salah satunya,” katanya.
Ia menggarisbawahi bahwa dorongan menjadikan Puskesmas berstatus BLUD merupakan agenda strategis 2025–2026, sehingga unit layanan kesehatan bisa menyesuaikan anggaran secara cepat sesuai kondisi lapangan.
“BLUD itu membuat unit layanan tidak harus menunggu perubahan APBD. Jika ada wabah atau kebutuhan mendesak, RBA bisa langsung disesuaikan. Itu yang kita kejar agar pelayanan lebih cepat,” jelas Darwin.
Bombana menargetkan masuk dalam jajaran 22 Puskesmas BLUD se-Sultra pada 2026. Meski begitu, Darwin mengakui masih ada fasilitas yang harus ditingkatkan. Sebagian telah masuk dalam APBD, sementara lainnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan transfer pusat.
“Mudah-mudahan transfer pusat bisa memenuhi kebutuhan kita,” ucapnya.
Langkah percepatan ini dipilih sebagai jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks, terutama untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat tanpa harus menunggu prosedur anggaran berbelit. (Red)
