BOMBANA, BeraniNews.com – Suasana tegang yang meliputi Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, akhirnya ditindaklanjuti serius oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Kantor Camat Poleang Barat pada Minggu (14/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K.,M.I.K., Dandim 1431 Letkol Inf. Andi Irfandi,S.I.P, personel Brimob Sultra, anggota DPRD Dapil III Poleang, Penjabat Sekda, para Asisten Setda, staf ahli bupati, serta sejumlah kepala OPD, di antaranya Kesbangpol, Pertanian, dan Kominfo. Hadir pula camat Poleang Barat, kapolsek setempat, kepala desa terkait, serta tokoh masyarakat.
Ketegangan di Desa Analere dipicu oleh sengketa lahan perkebunan sawit eks PT. Sampewali dengan luas 24.223 hektare. Dari total luasan itu, sekitar 2.429,45 hektare telah ditanami sawit dan kini menjadi rebutan dua kelompok masyarakat, yakni warga Desa Analere, Kabupaten Bombana, dan kelompok masyarakat lain yang diduga berasal dari Kabupaten Kolaka.
Persoalan semakin pelik lantaran izin usaha PT. Sampewali sudah dicabut oleh pemerintah. Meski begitu, kedua belah pihak tetap mengklaim sebagai pemilik sah, sehingga memunculkan gesekan di lapangan.
Pihak Kejaksaan Negeri Bombana yang diwakili Kasipidsus menegaskan, secara hukum tata negara maupun administrasi, izin usaha merupakan instrumen negara.
“Izin itu pada dasarnya sesuatu yang tidak boleh, tapi diperbolehkan oleh negara. Ketika izin dicabut, maka otomatis pengelolaan dan perlindungan kembali ke negara,” jelasnya.
Ia menambahkan, kejaksaan mendukung penuh langkah Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam menjaga stabilitas keamanan. Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang selama beberapa hari terakhir melakukan pengawalan ketat di lapangan.
Dalam forum tersebut, Bupati H. Burhanuddin menyerap masukan dari kepala desa dan tokoh masyarakat. Ia kemudian menyepakati langkah bersama Forkopimda, yaitu membangun posko penjagaan di area eks perkebunan sawit. Langkah ini dilakukan agar tidak timbul kecemburuan sosial dan untuk menunggu keputusan resmi dari Satgas PKH RI terkait pengelolaan lahan.
Selain itu, jalan tikus yang menghubungkan area perkebunan akan ditutup. Hanya satu jalur utama yang diperbolehkan untuk akses keluar-masuk, guna meminimalisasi potensi bentrokan.
Dandim 1413 Bombana juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas di dalam perkebunan harus dihentikan sementara.
“Lahan itu milik negara. Kita bangun pos penjagaan bukan hanya untuk mengamankan hasil kebun, tetapi untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Bupati H. Burhanuddin mengambil langkah strategis dengan melayangkan surat resmi kepada Satgas PKH RI. Dalam surat tersebut, ia meminta agar dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) antara pemerintah daerah dengan Satgas dalam pengelolaan lahan sawit eks PT. Sampewali.
“Pemerintah Kabupaten Bombana siap bekerja sama dalam pengelolaan lahan ini. Yang terpenting, situasi tetap aman dan masyarakat tidak dirugikan,” tegas H. Burhanuddin.
Upaya ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menghindari konflik berkepanjangan, sekaligus membuka jalan bagi pengelolaan aset negara yang lebih produktif.
Rapat Forkopimda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan pendekatan persuasif. Langkah yang diambil tidak hanya sebatas penyelesaian sementara, tetapi juga mengarah pada solusi jangka panjang yang melibatkan sinergi antar-lembaga.
Tokoh masyarakat yang hadir menyambut baik langkah Bupati Bombana. Mereka menilai, kehadiran posko dan keterlibatan aparat keamanan mampu menekan potensi gesekan. Warga berharap pemerintah pusat segera memberi kepastian terkait status pengelolaan lahan sawit tersebut.
Dengan langkah-langkah cepat dan terukur, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan bahwa konflik di Desa Analere tidak berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Bupati H. Burhanuddin, Wakil Bupati Ahmad Yani serta Forkopimda menekankan bahwa kepentingan masyarakat serta stabilitas daerah akan selalu menjadi prioritas utama. (red)
