Jakarta, BeraniNews.com – Operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyasar pejabat daerah. Dalam kurun dua pekan Ramadan 2026, tiga bupati dari daerah berbeda diamankan penyidik KPK dalam operasi terpisah terkait dugaan praktik korupsi proyek pemerintah.
Penindakan tersebut menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi sejak gelombang pelantikan serentak pada 2025. Dugaan praktik suap yang diungkap bahkan mencapai miliaran rupiah dari sejumlah proyek pemerintah daerah.
Bupati Pekalongan, Jawa Tengah
Penindakan pertama dilakukan terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3) dini hari. Saat itu Fadia berada di Semarang sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan dua orang lainnya yang merupakan orang kepercayaan Fadia, yakni seorang ajudan dan staf dekatnya.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengatakan penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Meski demikian, Fadia membantah dirinya ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Ia mengaku saat itu sedang berada di lokasi pengisian daya mobil listrik bersama keluarganya ketika petugas KPK mendatanginya.
Menurut Fadia, tidak ada aktivitas transaksi yang terjadi saat peristiwa tersebut sehingga ia menilai istilah OTT tidak tepat digunakan dalam kasus yang menjeratnya.
Bupati Rejang Lebong, Bengkulu
Beberapa hari berselang, KPK kembali melakukan penindakan terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, pada Senin (9/3) malam.
Ia diamankan bersama wakilnya, Hendri Praja, dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Sebanyak 13 orang sempat diamankan dalam operasi tersebut sebelum sebagian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah proses pendalaman perkara, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Fikri diduga menerima uang dari sejumlah kontraktor yang memenangkan tender proyek.
Dugaan penerimaan melalui perantara mencapai sekitar Rp775 juta. Selain itu, dalam perkara yang sedang diusut KPK, Fikri juga diduga kembali menerima suap senilai Rp980 juta. Jika ditotal, uang yang diduga terkait proyek tersebut mencapai sekitar Rp1,7 miliar.
Penyidik menyebut modus yang digunakan adalah permintaan fee proyek kepada kontraktor dengan besaran sekitar 10 hingga 15 persen dari nilai pekerjaan yang dimenangkan dalam proses lelang proyek pemerintah daerah.
Bupati Cilacap, Jawa Tengah
Penindakan terbaru dilakukan pada Jumat (13/3) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan total 27 orang yang terdiri dari unsur pejabat daerah dan pihak swasta. KPK menduga terdapat aliran uang kepada bupati terkait sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Cilacap.
Sejumlah barang bukti juga telah disita dalam operasi tersebut.
Saat ini, Syamsul telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa praktik suap proyek di daerah masih menjadi salah satu modus korupsi yang terus diincar oleh lembaga antirasuah.
Pengamat hukum menilai operasi tangkap tangan yang terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi dalam pengadaan proyek serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dinilai menjadi kunci penting untuk mencegah praktik suap yang melibatkan pejabat daerah. (Red)
