BeraniNews, Bombana – Polemik mencuat terkait rencana rotasi atau rolling jabatan eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana di tengah suhu politik pasca penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024. Informasi ini beredar luas di media sosial WhatsApp. Rencana mutasi ini menuai sorotan dari berbagai pihak karena dianggap terjadi di waktu yang sensitif.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sebanyak 40 nama pejabat telah diajukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapat persetujuan. Langkah ini memicu spekulasi dan kritik di kalangan masyarakat, pengamat politik, dan sejumlah tokoh, yang mempertanyakan urgensi serta motif di balik rencana mutasi tersebut.
Beberapa pihak menilai, salah satunya datang dari ketua tim pemenangan paslon BERANI, H. Rasyid. Ia menilai, mutasi ini tidak semestinya dilakukan menjelang pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, 10 Februari mendatang. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas birokrasi dan dinilai kurang etis mengingat adanya pergantian kepemimpinan dalam waktu dekat.
“Mutasi ini bisa saja mengindikasikan adanya kepentingan tertentu untuk mengamankan posisi atau agenda tertentu sebelum kepemimpinan baru resmi dilantik. Seharusnya, mutasi seperti ini dilakukan oleh kepala daerah terpilih agar lebih sesuai dengan arah dan visi kepemimpinannya,” ujar politisi senior Partai Golkar ini.
Hal senada juga disampaikan aktivis pemerhati sosial. Ada banyak masalah muncul saat ini, misalnya TPP ASN yang sudah beberapa bulan tidak dibayarkan, ada 47 desa dimana Alokasi Dana Desanya belum cair 100℅, data honorer yang hilang dari database BKN, belum lagi utang pemerintah daerah terhadap proyek-proyek yang belum terbayarkan, serta segudang masalah lainnya yang belum teratasi oleh Pejabat Bupati Bombana saat ini.
“Apa urgensinya Kepala BKPSDM mengusulkan rotasi pejabat eselon II dan eselon III sementara banyak masalah yang muncul saat ini dan belum terselesaikan? Tugas Pejabat Bupati menyukseskan Pilkada telah selesai, jangan lagi cawe-cawe. Kami menduga ada “transaksional” dibalik rencana rotasi pejabat ini”, ungkap aktivis yang tidak ingin disebutkan namanya ini.
Saat dihubungi oleh wartawan media ini via WhatsApp, Kepala BKPSDM Bombana tidak memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Sementara itu, masyarakat dan berbagai elemen terus memantau perkembangan isu ini. Banyak yang berharap agar setiap kebijakan yang diambil tidak mengganggu netralitas birokrasi serta tetap mengutamakan kepentingan publik.
Semua mata tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam menghadapi polemik tersebut. (tmn)
