Jakarta, BeraniNews.com – Program Hilirisasi Perkebunan 2025 menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kementerian Pertanian RI menetapkan program ini dengan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Program ini menargetkan penguatan komoditas prioritas perkebunan seperti kelapa, kakao, tebu, dan kopi.
Untuk itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri rapat koordinasi di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Ia hadir bersama Kepala Dinas Pertanian Bombana Sarif, SH dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Hasbi, SP., MM.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu turut diikuti gubernur serta bupati dari berbagai daerah dengan potensi perkebunan strategis.
Dalam forum tersebut, Bupati H. Burhanuddin memaparkan potensi besar sektor perkebunan di Kabupaten Bombana. Ia menyoroti tiga isu utama yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
“Izin Pak Menteri, ada tiga hal yang kami pertanyakan. Pertama, Kabupaten Bombana memiliki potensi kelapa yang selama ini hanya diekspor tanpa pengolahan. Kedua, kami memiliki kurang lebih 13 ribu hektare sawah, tetapi baru sekitar 20 persen yang benar-benar diolah. Ketiga, petani sawah di Bombana sedang mengeluh karena Bulog tidak lagi membeli padi akibat kuota habis, sehingga harga gabah mulai berfluktuasi,” ungkap H. Burhanuddin di hadapan Menteri Pertanian dan Mendagri.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Amran Sulaeman menegaskan pemerintah pusat tidak mengenal istilah kuota habis.
“Bapak, tidak apa-apa. Pemerintahan harus jalan terus, tidak ada kuota habis. Kalau perlu menyurat lagi, Pak Dirjen segera tindak lanjuti,” ucap Amran.
Saat dikonfirmasi media ini usai rapat, Bupati H. Burhanuddin menegaskan Bombana akan mengusulkan dua komoditas utama untuk masuk dalam program hilirisasi perkebunan.
“Kami melihat kelapa dalam dan kakao sebagai dua komoditas unggulan Bombana. Hilirisasi dua sektor ini akan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, mengungkapkan pihaknya siap dan senantiasa mendukung arahan bupati dengan menyusun strategi teknis.
“Kami akan mengidentifikasi titik-titik prioritas untuk hilirisasi kelapa dan kakao. Selain itu, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar program ini sinkron dengan kebijakan pusat. Petani juga akan kami dampingi dalam hal teknologi dan akses pasar,” jelas Sarif.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM., menyoroti pentingnya pengelolaan lahan sawah yang masih rendah pemanfaatannya.
“Dari 13 ribu hektare sawah, baru sekitar 20 persen yang diolah. Ini menjadi perhatian serius kami. Dengan dukungan program pusat, kami ingin mendorong peningkatan produktivitas padi, sekaligus mengatasi masalah pemasaran yang dikeluhkan petani,” ungkap Hasbi.
Rapat Program Hilirisasi Perkebunan 2025 ini menjadi momentum penting bagi daerah, termasuk Bombana, untuk memperjuangkan potensi komoditas unggulannya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor perkebunan dan pangan.
Bupati H. Burhanuddin menegaskan Bombana akan aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan program.
“Kami siap berkolaborasi dan memastikan hilirisasi perkebunan memberi manfaat nyata bagi petani,”pungkasnya.
Program Hilirisasi Perkebunan 2025 diyakini akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian Kabupaten Bombana. Hilirisasi kelapa dan kakao tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, tetapi juga menciptakan rantai nilai baru di daerah.
Dengan adanya industri pengolahan kelapa, seperti minyak kelapa, santan, dan produk turunan lainnya, Bombana berpotensi meningkatkan nilai jual hasil perkebunan hingga 3 kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah. Sementara hilirisasi kakao dapat membuka peluang investasi pabrik olahan cokelat, yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara besar-besaran.
Selain menciptakan lapangan kerja baru, program ini juga akan memperkuat daya beli masyarakat pedesaan. Petani akan memperoleh harga lebih stabil karena produk mereka tidak lagi hanya bergantung pada pasar bahan mentah. Di sisi lain, pemerintah daerah akan menerima tambahan pendapatan dari sektor pajak serta retribusi industri pengolahan.
Bupati H. Burhanuddin menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan program ini karena dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami yakin hilirisasi perkebunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, kami yakin Bombana bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan di Sulawesi Tenggara,”ujarnya. (red)
