Hukaea, BeraniNews.com – Upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Bombana terus digencarkan. Kodim 1413 Bombana bersama Pemerintah Daerah menggelar rapat koordinasi verifikasi kesiapan lahan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Jumat (6/3/2026), sebagai langkah strategis mendorong penguatan ekonomi berbasis desa.
Rapat koordinasi tersebut difasilitasi oleh Kodim 1413 Bombana dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Bagian Aset Daerah, para camat, lurah dan kepala desa, Babinsa, serta pendamping KDKMP dari berbagai wilayah di Kabupaten Bombana.
Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan pembangunan gerai koperasi desa yang diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Satuan Kerja KDMP Kodim Bombana dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa.
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam program penguatan ekonomi desa menjadi energi tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi Satker KDMP Kodim Bombana. Sinergi kita ini unik. Kalau Pak Dandim dan jajarannya sudah turun tangan, biasanya urusannya cepat beres,” ujarnya disambut senyum para peserta rapat.
Hamlin juga menyampaikan pesan ringan namun bermakna terkait pentingnya keseriusan dalam mengelola program pembangunan desa.
“Lebih baik mandi keringat mengurus koperasi daripada mandi air mata ketika diperiksa Inspektorat,” katanya.
Dalam arahannya, Hamlin menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan menjadi pesaing. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi lokal desa, baik di sektor pertanian, pertambangan, maupun kelautan.
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan KDKMP memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam mendukung implementasi program One Village One Product (OVOP) yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bombana.
Menurutnya, KDKMP hadir bukan untuk menyaingi produk desa yang telah ada, melainkan sebagai wadah profesional yang mampu mengonsolidasi, mengemas, serta memasarkan produk unggulan desa agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat di pasar yang lebih luas.
“KDKMP ini menjadi penggerak utama dalam memperkuat program One Village One Product yang menjadi perhatian Bapak Bupati. Koperasi ini bukan untuk menyaingi produk desa, tetapi menjadi wadah yang mengonsolidasikan potensi tersebut agar dikelola secara lebih profesional,” jelas Hamlin.
Ia menambahkan, dengan adanya KDKMP, setiap desa di Kabupaten Bombana tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam memperkenalkan produk unggulannya.
Sebaliknya, seluruh potensi desa dapat dihimpun dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan sehingga produk-produk lokal memiliki nilai tawar yang lebih tinggi di pasar yang lebih luas.
“Kita ingin memastikan bahwa prinsip Satu Desa, Satu Produk benar-benar berkembang menjadi Satu Desa, Satu Sumber Kesejahteraan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya aspek legalitas dan tata kelola koperasi. Setiap penyertaan modal desa dalam koperasi diwajibkan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) agar selaras dengan regulasi yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat.
Program pengembangan koperasi desa ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Bombana yang berdaya saing berbasis agrominapolitan, dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.
Dalam rapat tersebut juga terungkap sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan pembangunan gerai KDKMP di beberapa desa dan kelurahan.
Salah seorang kepala desa mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan aset desa menjadi salah satu hambatan dalam merealisasikan pembangunan gerai koperasi tersebut.
“Desa kami sebenarnya siap, tetapi kami memiliki keterbatasan lahan aset desa yang memenuhi syarat untuk pembangunan gerai. Masyarakat juga bersedia menyiapkan lahan, namun masih perlu proses pembebasan,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi agar pembangunan gerai koperasi dapat berjalan merata di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana.
Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta pemerintah desa, pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana. (Red)
